Bidang/lapangan Hukum Perdata

­­­Nama  : Hendra Adri Putra Pelu

Nim     : 201310110311118

Kelas   : B

Tugas  : X

Judul  : Bidang/lapangan Hukum Perdata

A. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Berikut beberapa pengartian dari Hukum Perdata:
1. Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

2. Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.

3. Hukum Perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

B. Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.

2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang] Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

C. Hukum perdata Indonesia

Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum trsebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-[1]

Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.

D. Asas – Asas Hukum Perdata

Hukum perdata adalah aturan – aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun keluarga.

Hukum perdata dibagi 2, yaitu:

1.Hukum Perdata Materil, yaitu mengatur kepentingan – kepentingan perdata setiap subjek hukum ( substansi hukum ).

2.Hukum Perdata Formil, yaitu mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

E. KUHP Perdata

Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan, isi KUHPerdata terdiri dari 4 bagian :

1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht

2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht

3. Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht

4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

F. Aturan Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:

Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan.

Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi[2]

(i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu)

(ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak.

(iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan

Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian). syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.[3]

Buku IV tentang pembuktian dan kadaluwarsa; memuat soal-soal mengenai “bukti” dan “daluarsa”. Menurut Pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa “barang siapa menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau menentukan hak orang lain, harus membuktikan hak-hak itu”. Menurut Undang-undang, alat-alat pembuktian dapat dibagi beberapa macam, yaitu :

a. Surat-surat

b. kesaksian

c. persangkaan

d. pengakuan

e. sumpah

a. surat-surat

surat-surat dapat dibagi dalam surat akte dan surat-surat lain. Yang dimaksud “surat akte” adalah suatu tulisan yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa. Dengan  demikian harus ditandatangani. Akte dibagi dalam akte resmi dan akte dibawah tangan. Akte resmi adalah akte yang dibuat di muka pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, misalnya Notaris, Hakim, Jurusita di Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil. Di sini hakim harus mengakui akte tersebut. Sedangkan akte dibawah tangan adalah akte yang dibuat tidak dengan perantara seorang pejabat umum, misalnya surat jual-beli atau sewa-menyewa yang ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak.

Selain itu, surat-surat lain adalah tulisan yang bukan merupakan akte, misalnya : surat faktur atau catatan yang dibuat oleh suatu pihak, di sini kekuata pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang mempercayainya.

b. kesaksian

suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami sendiri. Adapun pejabat yang berhubungan dengan pekerjaannya tidak dapat memberikan kesaksian, seperti dokter, pastur, duta, dan lain-lain. Dalam Undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup, harus ditambah dengan alat bukti lain.

c. Persangkaan

kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata, sehingga suatu kesimpulan yang ditarik dari suatu kejadian itu untuk membuktikan sesuatu yang disangkal. Dimana persangkaan ada dua macam yaitu Persangkaan menurut Undang-undang dan persangkaan menurut hakim. Persangkaan menurut Undang-undang pada hakikatnya  merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan sesuatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara, misalnya : pembuktian kuitansi 3 bulan berturut-turut, akan terbebas membuktikan kuitansi ari bulan-bulan sebelumnya.  Selain itu, persangkaan oleh hakim, dilakukan dalam pemeriksaan di mana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan dari saksi mata, misalnya : perkara perzinahan.

d. Pengakuan

menurut, Undang-undang  suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim merupakan pembuktian yang sempurna, tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui (dalam acara perdata yang dikejar adalah kebenaran formil). Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pengakuan seorang terdakwa masih harus disertai alat bukti lain. Dengan demikian, pengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses, yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian, maupun seluruhnya.

e. sumpah

ada 2 macam sumpah :

1. sumpah yang menentukan (decissoir), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lain.

2. sumpah tambahan (suppletoir), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim salah satu pihak yang berperkara bila hakim berpendapat bahwa di dalam suatu permulaan pembuktian perlu ditambah dengan penyumpahan. [4]

---

[1] Jainudin, Hukum Perdata, Dalam http://www.Pengertian Hukum Perdata

[2] Ibid

[3] Hostes, Hukum Perdata, Dalam http://www. asas-asas-dalam-hukum-perdata-hukum.com (Acces) 21/10/2013

[4] ibid